Halaman
Politik Luar Negeri Indonesia
55
Bab
4
Politik Luar Negeri
Indonesia
Peta
Konsep
Pada
bab IV
ini, kalian akan belajar mengenai politik luar negeri
Indonesia. Kita sebagai bangsa tidak hidup seorang diri saja di dunia. Banyak
bangsa dan negara lain yang menjalani kehidupannya. Seperti juga manusia,
sebuah bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Terlebih pada
masa sekarang dibutuhkan kerja sama dengan bangsa lain agar saling
tercukupi kebutuhan hidup bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah bagian
dari bangsa-bangsa di dunia. Karena itu diperlukan hubungan dan kerja sama
dengan bangsa-bangsa lain tersebut.
Bangsa Indonesia perlu memiliki pandangan dan sikap tentang
bagaimana kita berhubungan dengan negara lain. Hal demikian itu merupakan
politik luar negeri Indonesia. Ap
akah politik luar negeri itu? Apa politik luar
negeri Indonesia?
Hal inilah yang nantinya akan ka
lian
pelajari bersama.
Setelah mempelajari materi dalam bab IV ini, kalian diharapkan dapat
menjelaskan politik luar negeri Indonesia saat ini dan memberikan contoh
peranan Indonesia dalam percaturan internasional.
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4
Politik Luar Negeri
Indonesia
Politik Luar Negeri
Bebas dan Aktif
Pelaksanaan Politik
Luar Negeri
membahas
Prinsip, Landasan Politik Luar Negeri
Sejarah Politik Luar Negeri
Politik Luar Negeri Dewasa Ini
Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama
Kerja Sama Internasional
Peran Indonesia
56
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Dalam membina hubungan atau kerja sama dengan negara lain,
Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif sebagai
salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional.
A.
Politik Luar Negeri Indonesia
Indonesia sebagai negara ternyata tidaklah hidup sendirian
di dunia. Banyak sekali negara-negara di dunia ini. Pada bab
sebelumnya kalian sudah mempelajarinya. Bangsa Indone-
sia adalah bagian dari bangsa di dunia atau umat manusia.
Bangsa-bangsa lain juga memiliki pemerintah negara dan
menempati wilayah negara.
Indonesia sebagai bagian dari bangsa lain perlu
berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa itu.
Dapatkah bangsa Indonesia hidup sendiri tanpa berhubungan
dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak mampu
memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Bangsa Indonesia
membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan bangsa lain.
Negara atau bangsa lain pun demikian. Mereka harus
membuka diri untuk menjalin hubungan dan kerja sama
termasuk dengan Indonesia.
Hubungan Indonesia dengan bangsa lain dan kerja sama
dengan negara lain merupakan urusan politik luar negeri suatu
negara. Politik luar negeri artinya segala kebijakan, sikap, dan
langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam
melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi
internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam
rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai
tujuan nasional.
Negara Indonesia memiliki politik luar negeri. Lembaga
yang menangani bidang politik luar negeri adalah departemen
luar negeri. Departemen luar negeri dipimpin oleh seorang
menteri luar negeri.
Masih
hafalkah
kalian
negara-
negara
tetangga
Indonesia?
Sebutkan!
U
ji
D
iri
1.
Prinsip dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar
negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan
nasional. Ap
akah yang dimaksud bebas dan aktif tersebut?
Politik Luar Negeri Indonesia
57
Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta
pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai
dengan nilai luhur bangsa. Aktif diartikan Indonesia tidak tinggal
diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional
dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.
Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan
nasional Indonesia. Artinya bahwa bangsa Indonesia me-
lakukan politik luar negeri demi tercapainya tujuan dan cita-
cita nasional Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah
salah satu tugas penyelenggaraan bernegara Indonesia.
Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.
a.
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan
Negara
Tujuan negara Indonesia menurut
pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah
sebagai berikut.
1)
Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2)
Memajukan kesejahteraan umum.
3)
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4)
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Dalam rangka melaksanakan tujuan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki
politik luar negeri.
b.
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Dasar
Negara Pancasila
Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila ke dua dari
Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Salah satu norma dari sila tersebut adalah bahwa bangsa
Indonesia merasa sebagai bagian dari umat manusia atau
bangsa lain di dunia, sehingga perlu saling menghormati dan
bekerja sama. Untuk memenuhi hal itu maka dilakukan politik
luar negeri.
Sumber:
sdnpandanwangi1.files.wordpress.
com
Gambar 4.1
Salah satu tujuan
negara adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa
58
Pendidikan Kewarganegaraan 6
c.
UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3
Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut.
1)
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain.
2)
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
3)
Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional
diatur dengan undang-undang.
d.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri
e.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional
Kedua undang-undang ini (d dan e) merupakan ketentuan
pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945.
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 6
Gambar 4.2
Antarnegara
harus saling
kerja sama
2.
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Pada saat Indonesia merdeka, dunia saat itu sedang
dikuasai oleh dua blok kekuataan yaitu Amerika Serikat dengan
kelompok atau disebut Blok Barat dan Uni Sovyet (Rusia)
beserta kelompoknya yang disebut Blok Timur. Kedua blok
tersebut merupakan dua kekuatan yang saling berseteru dan
memperebutkan pengaruh pada negara-negara lain.
Politik Luar Negeri Indonesia
59
Negara Indonesia saat itu tidak lepas dari pengaruh kedua
blok kekuataan tersebut. Untuk itu bangsa Indonesia perlu
mengambil sikap mengenai politik luar negerinya. Pada tanggal
2 September 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta
memberikan keterangan mengenai politik luar negeri Indone-
sia di hadapan anggota Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh
Kasman Singodimejo. Mohammad Hatta waktu itu mengajukan
pertanyaan pada anggota komite, sebagai berikut.
“Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan negara harus memilih antara pro
Amerika dan pro Rusia? Apakah tidak ada pendirian lain yang
harus kita ambil dalam mengejar tujuan dan cita-cita kita?”
Dari pertanyaan tersebut Mohammad Hatta menjawab
sendiri dengan keterangan sebagai berikut.
“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus
kita ambil ialah supaya jangan menjadi objek dalam
pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap
menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri yaitu
Indonesia merdeka seluruhnya”.
Sejak kapan
politik
Indonesia
yang bebas
dan aktif itu
dinyatakan?
U
ji
D
iri
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5
Gambar 4.3
Kasman Singodimejo,
Ketua KNIP yang pertama
Pidato Mohammad Hatta tanggal 2 Sep-
tember 1948 tersebut diberi judul “Mendayung
di antara Dua Karang”. Dari judul tersebut
dikandung maksud bahwa bangsa Indonesia
dalam hal hubungan internasionalnya tetap
mendayung (aktif) serta berada di antara dua
karang, tidak memasuki salah satunya
(bebas). Dua karang yang dimaksud adalah
Amerika Serikat dan Rusia (Uni Sovyet).
Berdasar pidato Mohammad Hatta
tersebut politik luar negeri Indonesia adalah
bebas dan aktif. Sampai saat ini politik luar
negeri Indonesia tetap menganut prinsip
bebas dan aktif.
3.
Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini
Politik luar negeri Indonesia sampai sekarang ini tetap
menganut prinsip bebas dan aktif. Meskipun Blok Amerika dan
Blok Rusia saat ini tidak ada lagi dan bukan lagi dua kekuatan
yang saling berseteru, tetapi Indonesia tetap berprinsip bebas,
tidak ikut serta dalam suatu blok kekuatan serta aktif dalam
perdamaian dunia.
60
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Dewasa ini banyak
permasalahan yang
menuntut bangsa Indonesia
semakin aktif dalam
memperjuangkan politik luar
negeri yang diabdikan untuk
kepentingan nasional.
Contoh masalah yang
dihadapi bangsa dan negara
Indonesia dalam kaitannya
dengan luar negeri:
Sumber:
www.flickr.com
Gambar 4.4
Salah satu masalah yang dihadapi
bangsa Indonesia adalah illegal logging
a.
Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak
hanya Amerika yaitu Eropa Barat, Jepang, Korea, serta Cina.
b.
Masalah penentuan garis batas antara Indonesia dengan
negara tetangga.
c.
Kejahatan-kejahatan internasional atau transnasional
seperti terorisme, pencucian uang,
illegal logging
, dan
penyelundupan.
d.
Adanya masalah yang dihadapi WNI di luar negeri seperti
Tenaga Kerja Wanita (TKW), TKI di luar negeri,
pelanggaran hukum di luar negeri, dan kelengkapan
dokumen warga negara Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan masalah-masalah itu, Indonesia tidak dapat
menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Indonesia perlu
berhubungan dan kerja sama dengan negara lain. Dalam
rangka hubungan dan kerja sama dengan negara lain inilah
politik luar negeri Indonesia perlu dimantapkan.
Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya?
Berdasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri dijelaskan adanya prinsip hubungan
luar negeri Indonesia. Prinsip-prinsip hubungan luar negeri In-
donesia adalah sebagai berikut.
a.
Berdasar asas persamaan derajat.
Berdasarkan asas ini maka semua negara, baik besar
maupun kecil, kaya ataupun miskin, lama maupun baru
adalah sederajat. Semua negara memiliki hak dan
kedudukan yang sama dalam hukum internasional.
Mereka pun harus diperlakukan sama.
b.
Asas saling menghormati.
Asas ini menekankan bahwa antarbangsa harus saling
menghormati.
Berikan
contoh lain
tentang
masalah yang
dihadapi
bangsa dan
negara
Indonesia
dalam kaitan-
nya dengan
politik luar
negeri!
U
ji
D
iri
Politik Luar Negeri Indonesia
61
c.
Asas saling menguntungkan.
Bahwa kerja sama yang kita lakukan diharapkan saling
menguntungkan kedua negara. Bangsa Indonesia tidak
ingin hubungan yang dilakukan justru akan merugikan
negara lain dan merugikan negara sendiri.
d.
Asas saling tidak mencampuri urusan dalam negeri
masing-masing.
Sebagai penghargaan atas persamaan derajat dan saling
menghargai maka bangsa Indonesia berusaha tidak turut
campur urusan dalam negeri negara lain. Biarlah negara
lain itu yang mengurusinya sendiri. Terkecuali negara itu
membutuhkan bantuan dari Indonesia.
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara
dan organisasi regional maupun internasional. Hal ini sebagai
perwujudan dari tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Menurut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Nasional 2004-2009, sasaran politik luar
negeri Indonesia adalah semakin meningkatnya peranan
Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam
menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia
dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong
terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan
internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan
nasional.
Sedangkan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia
adalah sebagai berikut.
a.
Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam
penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam
melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di luar
negeri.
b.
Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan
identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya
di ASEAN.
c.
Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan
melalui kerja sama internasional, bilateral, dan multilateral
maupun kerja sama regional lainnya, saling pengertian
dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.
T
ahukah
K
amu
Pelaksanaan
kegiatan
hubungan luar
negeri, baik
regional maupun
internasional,
melalui forum
bilateral atau
multilateral,
diabdikan pada
kepentingan
nasional.
62
Pendidikan Kewarganegaraan 6
d.
Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat
internasional dan tercapainya tujuan pembangunan
nasional.
e.
Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan
hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4
Gambar 4.5
Pertemuan
pejabat dari
beberapa
negara
dalam rangka
melakukan
kerja sama
TT
TT
T
ugas 4.1
Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah upaya
memulihkan citra bangsa di mata internasional. Dengan memiliki citra
baik maka akan memudahkan bangsa Indonesia menjalin kerja sama
dengan bangsa lain.
1.
Pernahkah bangsa Indonesia memiliki citra buruk di mata
internasional?
2.
Perilaku apa sajakah yang dapat menyebabkan citra buruk bangsa
Indonesia itu?
3.
Menurut kalian, apakah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia
untuk mengembalikan citra baik di dunia internasional?
Cobalah diskusikan dengan kelompok kalian!
Hasil diskusi, kalian kemukakan di depan kelas!
Politik Luar Negeri Indonesia
63
b.
Kerja Sama Multilateral
B.
Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
1.
Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Internasional
Upaya untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia
yang bebas dan aktif adalah dengan melakukan kerja sama
dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia
menjalin kerja sama dengan pemerintah negara lain.
Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan organisasi-
organisasi internasional lainnya.
Macam-macam kerja sama internasional dapat
dibedakan menjadi:
a.
Kerja Sama Bilateral
Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan
oleh dua negara. Kerja sama itu dapat berupa kerja sama
antardua negara, atau sebuah negara dengan sebuah
organisasi internasional. Kerja sama antardua negara,
misalnya kerja sama negara Indonesia dengan Malaysia, kerja
sama Indonesia dengan Jepang, kerja sama Singapura
dengan India.
Kerja sama antara satu negara dengan sebuah organisasi
internasional atau dengan suatu perusahaan internasional.
Misalnya; kerja sama Indonesia dengan UNICEF, kerja sama
Indonesia dengan WHO, perjanjian kerja sama Indonesia
dengan perusahaan Exxon Mobile. Sebutkan contoh yang
lainnya?
Bergerak di
bidang
apakah
perusahaan
Exxon Mobile
itu?
Gambar 4.6
Lambang ASEAN
ASEAN
Kerja sama multilateral adalah kerja
sama yang dilakukan oleh lebih dari dua
negara. Misalnya, beberapa negara mengikat-
kan diri untuk bekerja sama menanggulangi
terorisme.
Contoh kerja sama multilateral adalah
kerja sama antarnegara-negara Asia Tenggara
yang tergabung dalam ASEAN (
Association of
South East Asian Nations
) yang lambangnya
dapat kalian lihat pada gambar di samping,
kerja sama antarnegara-negara pengekspor
U
ji
D
iri
Sumber:
Ensikolpedi Umum untuk Pelajar
64
Pendidikan Kewarganegaraan 6
minyak yang tergabung dalam OPEC (
Organization of
Petroleum Exporting Countries
).
Adanya kerja sama bilateral dan multilateral dibedakan
berdasar jumlah pihak yang melakukan kerja sama. Apabila
pihak yang bekerja sama adalah antardua pihak maka disebut
kerja sama bilateral. Sedangkan apabila yang melakukan kerja
sama internasional adalah banyak pihak maka disebut kerja
sama multilateral.
Selain yang disebutkan di atas, kerja sama dapat
dibedakan pula menjadi:
1)
Kerja sama regional
2)
Kerja sama internasional
Apakah kerja sama regional dan internasional itu?
Gambar 4.7
Pertemuan OPEC
Sumber:
www.iranpetronet.com
Kerja sama regional adalah kerja sama
yang dilakukan oleh negara-negara yang
berada dalam satu region (wilayah) tertentu.
Negara-negara yang berada dalam satu
wilayah mengikatkan diri untuk bekerja sama
demi suatu kepentingan.
Misalnya negara-negara di wilayah Asia
Tenggara bekerja sama dan bergabung ke
dalam ASEAN. ASEAN adalah sebuah bentuk
kerja sama regional negara-negara di wilayah
Asia Tenggara. Negara-negara yang berada
di Eropa tergabung ke dalam MEE
(Masyarakat Ekonomi Eropa).
Kerja sama internasional adalah kerja sama yang
dilakukan oleh banyak negara yang tidak terbatas dalam satu
region (wilayah) tertentu. Negara yang berada di berbagai
wilayah atau belahan dunia boleh bergabung atau menjalin
kerja sama.
Contoh, organisasi OPEC (
Organization of Petroleum
Exporting Countries
). OPEC tidak hanya beranggotakan
negara-negara di wilayah Timur Tengah yang kaya dengan
minyak seperti Kuwait, Arab Saudi, Irak, dan Iran. Negara-
negara di wilayah lain dapat menjadi anggota OPEC. Indonesia
merupakan anggota OPEC meskipun Indonesia berada di
wilayah Asia Tenggara. Aljazair menjadi anggota OPEC
meskipun berada di Afrika. Venezuela juga menjadi anggota
OPEC meskipun negara tersebut berada di wilayah Amerika
Latin. Contoh lain adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Politik Luar Negeri Indonesia
65
PBB sekarang ini merupakan organisasi internasional terbesar
karena hampir semua negara di dunia menjadi anggota PBB.
Kerja sama regional maupun internasional berbentuk
multilateral artinya kerja sama yang dilakukan oleh banyak
pihak. Baik kerja sama bilateral, multilateral, dan internasional
semuanya merupakan kerja sama yang bersifat internasional
oleh karena kerja sama itu dilakukan oleh satu negara dengan
negara lain.
2.
Kerja Sama Internasional yang Dilakukan Indonesia
Bangsa Indonesia menyadari pentingnya melakukan kerja
sama internasional. Telah banyak bentuk kerja sama atau
organisasi kerja sama internasional yang diikuti oleh negara
Indonesia.
Adapun organisasi internasional yang diikuti Indonesia
sebagai berikut.
a.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7
Gambar 4.8
Markas Besar PBB di
New York, Amerika Serikat
PBB merupakan singkatan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris:
United Na-
tions
atau disingkat UN) adalah sebuah
organisasi internasional yang anggotanya
hampir seluruh bangsa di dunia. PBB didirikan
di San Francisco, Amerika Serikat pada
tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan utama PBB
adalah perdamaian dunia. Indonesia masuk
menjadi anggota pada tanggal 24 September
1950. Indonesia diterima sebagai anggota
PBB yang ke-60. Namun, pada masa Orde
Lama Indonesia pernah ke luar dari
keanggotaan PBB. Pada tanggal 28 Septem-
ber 1966 negara Indonesia masuk kembali
sebagai anggota PBB dan tetap diakui
sebagai anggota yang ke-60.
b.
ASEAN
ASEAN singkatan dari
Association of South East Asian
Nations
. ASEAN dapat disebut pula Perhimpunan Bangsa-
bangsa Asia Tenggara disingkat Perbara. Tujuan utama ASEAN
66
Pendidikan Kewarganegaraan 6
adalah menciptakan kestabilan, keamanan, dan kemakmuran
bersama bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara.
Bangsa Indonesia merupakan salah satu perintis
berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan oleh lima negara di
kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1957. Lima
negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thai-
land, dan Filipina. Pa
ra pendiri ASEAN adalah para menteri
luar negeri kelima negara yaitu sebagai berikut.
1.
Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia.
2.
Menteri Luar Negeri Narsisco R. Ramos dari Filipina.
3.
Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam dari Singapura.
4.
Menteri Luar Negeri Thanat Khoman dari Thailand.
5.
Menteri Pembangunan Nasional Tun Abdul Razak dari
Malaysia.
Sekarang ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Negara
baru anggota ASEAN
tersebut adalah Brunei Darussalam,
Vietnam, Laos, Kamboja, dan Burma (Myanmar).
c.
Gerakan Non Blok (GNB)
Gerakan Non Blok (GNB) adalah suatu organisasi
internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang
tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok
kekuatan di dunia.
Gerakan Non Blok diawali dengan adanya Konferensi Asia
Afrika (KAA) pada tahun 1955 oleh negara-negara Asia Afrika.
Sebelumnya diadakan pertemuan atau Konferensi Colombo
pada tanggal 28 April 1954 oleh 5 negara yaitu Pakistan, India,
Burma, Srilanka, dan Indonesia yang dilanjutkan dengan
pertemuan Bogor. Hasil pertemuan Bogor oleh kelima negara
adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955
tersebut.
GNB dibentuk pada tahun 1961 oleh para pemimpin
negara yaitu:
1)
Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia.
2)
Soekarno, Presiden Indonesia.
3)
Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir.
4)
Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India.
Sampai sekarang negara-negara yang tergabung dalam
Gerakan Non Blok masih tetap saling bertemu. Mereka
mengadakan pertemuan dalam forum KTT (Konferensi Tingkat
Gambar 4.9
Adam Malik
Sumber:
www.foto-foto.com
Di manakah
pelaksanaan
Konferensi
Asia Afrika
pada tahun
1955?
U
ji
D
iri
Politik Luar Negeri Indonesia
67
Tinggi) yang dihadiri para kepala negara atau pemerintahan
dari negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara
yang memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok. Indonesia
pernah menjadi ketua Gerakan Non Blok tahun 1992-1995.
d.
OPEC
OPEC (
Organization of Petroleum Exporting Countries
),
di Indonesia dikenal sebagai Organisasi Negara-negara
Pengekspor Minyak. Pendiri OPEC terdiri
atas lima negara yaitu:
1)
Iran
2)
Irak
3)
Kuwait
4)
Saudi Arabia
5)
Venezuela
Saat ini anggota OPEC telah bertambah. Indonesia
sebagai negara yang kaya minyak menjadi anggota OPEC.
OPEC didirikan dengan maksud untuk mempertahankan harga
minyak sehingga minyak sebagai sumber kekayaan dapat
memberi keuntungan dan kemakmuran negara-negara
anggota. Indonesia menjadi salah satu anggota OPEC.
e.
Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Organization of Islamic Conference
lebih dikenal dengan
nama Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI merupakan
kerja sama negara-negara berpenduduk mayoritas beragama
Islam. Contohnya: Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Irak, Iran, dan
sebagainya. Indonesia juga menjadi anggota OKI.
Organisasi ini lebih menitikberatkan kerja sama dalam
hal sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
f.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Organisasi WTO (
World Trade Organization
), di Indone-
sia lebih dikenal dengan nama Organisasi Perdagangan Dunia.
WTO didirikan di Marakesh, Maroko pada tahun 1994.
Organisasi tersebut mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 1995.
WTO diberi kewenangan besar untuk mengawasi
penerapan program liberalisasi perdagangan global. Salah
satu prinsip WTO adalah meningkatkan perdagangan bebas
antarnegara.
T
ahukah
K
amu
OPEC didirikan
pada tanggal 14
September 1960
di Baghdad
(Irak).
Kapan
Organisasi
Konferensi
Islam (OKI)
berdiri?
U
ji
D
iri
68
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Indonesia menjadi anggota WTO dan terikat dengan
perjanjian WTO melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun
1994 tentang Persetujuan Pemberlakuan Organisasi
Perdagangan Dunia.
Bentuk atau forum kerja sama lain yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia antara lain:
1)
AFTA
AFTA (
ASEAN Free Trade Area
) di Indonesia dikenal
dengan nama Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara.
AFTA merupakan bentuk kerja sama antaranggota ASEAN
dalam rangka membentuk perdagangan bebas di kawasan
Asia Tenggara. Indonesia ikut serta dalam perdagangan bebas
turut pula menandatangani perjanjian AFTA. AFTA diberlakukan
mulai tahun 2003.
2)
APEC
APEC (
Asia Pasifik Economic Corporation
) adalah salah
satu bentuk kerja sama ekonomi negara-negara Asia Pasifik.
Negara-negara di kawasan Asia Pasifik bertekad untuk
membentuk satu kawasan perdagangan bebas di kawasan
tersebut. Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Anggota
APEC lain adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.
Organisasi ini lahir untuk mempersiapkan kemajuan
ekonomi kawasan Asia Pasifik dan mengantisipasi era
globalisasi kawasan Asia yang akan dimulai tahun 2010.
T
ahukah
K
amu
Dalam konteks
perdagangan
internasional,
AFTA diharapkan
berperan sebagai
suatu kekuatan
negosiasi dengan
pihak asing.
Gambar 4.10
Pertemuan
para
pemimpin
negara
anggota APEC
di Bangkok,
Thailand
Sumber:
Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 1
Politik Luar Negeri Indonesia
69
3.
Peranan Indonesia dalam Dunia Internasional
Negara Indonesia terbukti telah cukup berperan di dunia
internasional. Peran serta Indonesia tersebut sebagai wujud
nyata dari semangat ikut serta menciptakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Keikutsertaan itu juga didorong oleh nilai-nilai
luhur Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Bukti-bukti dari peran serta Indonesia tersebut antara lain:
a.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori
terlaksananya Konferensi Asia Afrika 1955 dan
terbentuknya Organisasi Non Blok. Pada waktu itu, Indo-
nesia bersama empat negara lain yaitu Burma, Pakistan,
Srilanka, dan India mengajak negara-negara Asia Afrika
mengadakan konferensi bersama yang dikenal dengan
nama Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 - 24
April 1955. Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung
dan menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Non Blok.
b.
Indonesia berjasa dalam mensponsori pembentukan
Gerakan Non Blok pada tahun 1961. Setelah mengadakan
Konferensi Asia Afrika, Indonesia bersama empat negara
lain mensponsori berdirinya Gerakan Non Blok. Empat
negara tersebut Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana.
Sumber:
Gatra, 27 September 2003
Gambar 4.10
Penerimaan
kontingen garuda yang ikut
dalam misi perdamaian di
bawah bendera PBB di Kongo
Bagaimana
cara bangsa
Indonesia ikut
menjaga
ketertiban
dunia?
U
ji
D
iri
70
Pendidikan Kewarganegaraan 6
c.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori
berdirinya ASEAN. Indonesia bersama empat negara di
Asia Tenggara mempelopori berdirinya ASEAN. Sekarang
anggota ASEAN ada 10 negara.
d.
Indonesia tidak ikut serta dalam organisasi pertahanan
dan militer seperti NATO, SEATO, dan Pakta Warsawa.
Hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip ketertiban dunia
yang damai dan adil.
e.
Indonesia mengirim pasukan perdamaian di bawah
bendera PBB untuk ikut mewujudkan perdamaian di
daerah perang, seperti di Timur Tengah, Vietnam, dan
Kamboja.
Pasukan perdamaian Indonesia ke luar negeri dinamakan
Pasukan Garuda. Indonesia sudah mengirimkan Pasukan
Garuda sejak tahun 1957 sampai saat ini di bawah
bendera PBB.
T
ahukah
K
amu
NATO merupakan
organisasi
negara-negara
Atlantik Utara
yang
beranggotakan
negara-negara
seperti Belgia,
Inggris, Kanada,
Islandia, Italia,
Luxemburg,
Belanda,
Norwegia,
Portugal, Turki,
dan Amerika
Serikat.
No.
Kontingen Garuda
Negara Tujuan
Tahun
Kontingen Garuda I
Kontingen Garuda II
Kontingen Garuda III
Kontingen Garuda IV
Kontingen Garuda V
Kontingen Garuda VI
Kontingen Garuda VII
Kontingen Garuda VIII/1
Kontingen Garuda VIII/2
Kontingen Garuda VIII/3
Kontingen Garuda VIII/4
Kontingen Garuda VIII/5
Kontingen Garuda VIII/6
Kontingen Garuda VIII/7
Kontingen Garuda VIII/8
Kontingen Garuda VIII/9
Kontingen Garuda IX/1
Kontingen Garuda IX/2
Kontingen Garuda IX/3
Kontingen Garuda X
Mesir
Kongo
Kongo
Vietnam
Vietnam
Timur Tengah
Vietnam
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Timur Tengah
Iran-Irak
Iran-Irak
Iran-Irak
Namibia
1957
1960
1962
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978.
1979.
1988.
1989.
1990.
1989.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pasukan Garuda Indonesia yang Dikirim
ke Luar Negeri
Politik Luar Negeri Indonesia
71
No.
Kontingen Garuda
Negara Tujuan
Tahun
Kontingen Garuda XI/1
Kontingen Garuda XI/2
Kontingen Garuda XI/3
Kontingen Garuda XI/4
Kontingen Garuda XI/5
Kontingen Garuda XII/A
Kontingen Garuda XII/B
Kontingen Garuda XII/C
Kontingen Garuda XII/D
Kontingen Garuda XII
Kontingen Garuda XIII
Kontingen Garuda XIV/1
Kontingen Garuda XIV/2
Kontingen Garuda XIV/3
Kontingen Garuda XIV/4
Kontingen Garuda XIV/5
Kontingen Garuda XIV/A
Kontingen Garuda XIV/B
Kontingen Garuda XIV/C
Kontingen Garuda XV
Kontingen Garuda XVI
Kontingen Garuda XVII
Kontingen Garuda XVIII
Kontingen Garuda XIX/1
Kontingen Garuda XIX/2
Kontingen Garuda XIX/3
Kontingen Garuda XIX/4
Kontingen Garuda XX/A
Kontingen Garuda XX/B
Kontingen Garuda XX/C
Kontingen Garuda XXIII/A
Kontingen Garuda XXIII/B
Irak-Kuwait
Irak-Kuwait
Irak-Kuwait
Irak-Kuwait
Irak-Kuwait
Kamboja
Kamboja
Kamboja
Kamboja
Kamboja
Somalia
Bosnia-Herzegovina
Bosnia
Bosnia
Bosnia
Bosnia
Bosnia
Bosnia
Bosnia
Georgia
Mozambik
Filipina
Tajikistan
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Bungo, Kongo
Republik Demokratik Kongo
Republik Demokratik Kongo
Lebanon (UNIFIL)
Lebanon (UNIFIL)
1992
1992
1993
1994
1995
1992
1992
1993
1993
1992
1992
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1997
1999-2002
1999-2002
1999-2002
1999-2002
2003
2004
2005
2006
2007
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
f.
Indonesia menjadi anggota dan terlibat aktif dalam
berbagai organisasi internasional yang sifatnya
nonmiliter, seperti: organisasi perdagangan,
pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Contohnya
adalah Indonesia menjadi anggota UNESCO yang
bergerak di bidang pendidikan dan anggota WHO
yang bergerak di bidang kesehatan.
72
Pendidikan Kewarganegaraan 6
g. Indonesia menjadi anggota PBB dan salah satu
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950.
Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB tiga kali yaitu:
a. Keanggotaan pertama periode 1973-1974.
b. Keanggotaan kedua periode 1995-1996.
c. Keanggotaan ketiga periode 2007-2008.
TT
TT
T
ugas 4.2
Klipinglah berita mengenai keterlibatan pemerintah Indonesia pada
salah satu organisasi regional atau internasional.
Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1.
Organisasi regional atau internasional apa yang diikuti pada berita
tersebut?
2.
Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia berkaitan dengan hal
di atas?
3.
Menurut kalian, apakah keterlibatan Indonesia itu akan bermanfaat
bagi kepentingan nasional kita?
4.
Bila bermanfaat, apa manfaatnya?
5.
Bila tidak bermanfaat atau merugikan Indonesia, apa kerugian yang
akan diterima oleh bangsa Indonesia?
RR
RR
R
ingkingk
ingkingk
ingk
asanasan
asanasan
asan
1.
Hubungan luar negeri Indonesia dilakukan melalui politik luar negeri.
2.
Politik luar negeri Indonesia adalah sikap, kebijakan, dan langkah
pemerintah Indonesia untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
3.
Hubungan luar negeri Indonesia dilakukan dengan negara lain,
organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya
seperti perusahaan internasional.
4.
Politik luar negeri Indonesia mengemban prinsip politik luar negeri
yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.
5.
Hubungan antarnegara dapat berupa kerja sama bilateral, kerja sama
multilateral, kerja sama regional, dan kerja sama internasional.
6.
Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah:
a.
Pancasila sila ke dua.
Politik Luar Negeri Indonesia
73
b.
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan Negara.
c.
UUD 1945 pasal 11 ayat 1, 2, dan 3.
d.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri.
e.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
7.
Kerja sama dan organisasi internasional yang diikuti Indonesia
antara lain: PBB, ASEAN, OPEC, OKI, dan Gerakan Non Blok.
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda
silang (X) pada huruf
a
,
b
,
c,
atau
d
!
1.
Politik luar negeri Indonesia yaitu . . . .
a.
bebas
c.
bebas dan aktif
b.
aktif
d.
demokrasi
2.
Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara
disebut dengan . . . .
a.
keputusan
c.
kebijaksanaan
b.
politik
d.
undang-undang
3.
Lembaga yang menangani bidang politik luar negeri adalah . . . .
a.
presiden
c.
departemen luar negeri
b.
DPR
d.
menteri luar negeri
4.
Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk . . . .
a.
presiden
c.
menteri luar negeri
b.
kepentingan nasional
d.
pribadi
5.
Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
. . . .
a .
I
c .
III
b.
II
d.
IV
6.
Peraturan yang mengatur tentang hubungan luar negeri adalah . . . .
a.
UU No. 36 Tahun 1999
c.
UU No. 38 Tahun 1999
b.
UU No. 37 Tahun 1999
d.
UU No. 39 Tahun 1999
7.
Kerja sama yang dilakukan anggota PBB
bersifat . . . .
a.
regional
c.
multilateral
b.
bilateral
d.
internasional
LL
LL
L
atihan
SS
SS
S
oal
74
Pendidikan Kewarganegaraan 6
8.
Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal . . . .
a.
26 September 1966
c.
28 September 1966
b.
27 September 1966
d.
29 September 1966
9.
Di bawah ini merupakan negara pemrakarsa berdirinya GNB,
kecuali
. . . .
a.
India
c.
Indonesia
b.
Yugoslavia
d.
Afrika
10. Politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan pada tanggal
2 September 1945 oleh . . . .
a.
Ir. Soekarno
c.
Muh. Yamin
b.
Moh. Hatta
d.
Mr. Soepomo
11. Pasukan perdamaian yang dikirim ke luar negeri di bawah payung PBB
bernama . . . .
a.
pasukan garuda
c.
pasukan tentara
b.
pasukan Indonesia
d.
pasukan tempur
12. Politik luar negeri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara
Indonesia yang dilaksanakan oleh . . . .
a.
Departemen Pertahanan
c.
Departemen Luar Negeri
b.
Departemen Dalam Negeri d.
Departemen Internasional
13. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, maksudnya . . . .
a.
bebas memilih organisasi
b.
tidak pilih kasih
c.
tidak memihak di antara blok kekuatan
d.
tidak melakukan sesuatu kecuali atas kemauan sendiri
14. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah seperti di bawah ini,
kecuali
. . . .
a.
persamaan derajat
c.
saling menguntungkan
b.
saling menghormati
d.
saling mencampuri
15. Bentuk kerja sama negara-negara Asia dan Afrika yang diikuti oleh
Indonesia adalah . . . .
a.
PBB
c.
KAA
b.
ASEAN
d.
APEC
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat
dan benar!
1.
Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas dan aktif?
2.
Dengan siapa saja bangsa Indonesia mengadakan hubungan luar negeri?
3.
Apa saja prinsip-prinsip hubungan luar negeri Indonesia?
4.
Apa tujuan utama dibentuknya ASEAN?
5.
Sebutkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia!
74
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Evaluasi Akhir Tahun
75
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda
silang (X) pada huruf
a, b, c,
atau
d
!
1.
Berikut ini adalah kedudukan PPKI bagi bangsa Indonesia,
kecuali
. . . .
a.
mewakili bangsa Indonesia
b.
pembentuk negara
c.
badan yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia
d.
lembaga yang mewakili pemerintah Jepang
2.
Para pendiri negara berhasil merumuskan nilai-nilai Pancasila karena
didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut,
kecuali
. . . .
a.
cinta tanah air
b.
rela berkorban
c.
mementingkan persatuan
d.
dengan pamrih
3.
Di bawah ini sikap yang termasuk nilai-nilai juang dari para pendahulu
kita,
kecuali
. . . .
a.
persaingan
c.
rela berkorban
b.
musyawarah
d.
kedisiplinan
4.
Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan rela berkorban . . . .
a.
membantu korban bencana alam
b.
membantu mendirikan rumah
c.
menjadi wakil sekolah
d.
mengikuti upacara bendera
5.
Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan semangat cinta tanah
air,
kecuali
. . . .
a.
menjadi duta wisata
c.
malas belajar
b.
memelihara taman
d.
ikut gotong royong
6.
Bentuk negara Indonesia adalah . . . .
a.
kesatuan
c.
serikat
b.
republik
d.
kerajaan
7.
Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
a.
MPR
c.
presiden
b.
DPR
d.
kepala negara
EE
EE
E
valuasi
AA
AA
A
khir
TT
TT
T
ahun
76
Pendidikan Kewarganegaraan 6
8.
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah . . . .
a.
DPRD
b.
DPRD dengan kepala daerah
c.
kepala daerah
d.
kepala daerah dengan perangkat daerah
9.
Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan
pusat,
kecuali
. . . .
a.
keuangan
c.
pertahanan
b.
agama
d.
pendidikan
10. Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan
daerah,
kecuali
. . . .
a.
pendidikan
c.
keamanan
b.
kesehatan
d.
ekonomi
11. Kepala daerah dipilih langsung oleh . . . .
a.
presiden
c.
DPRD
b.
DPR
d.
rakyat
12. Salah satu tujuan diadakannya kerja sama dengan negara-negara
tetangga adalah . . . .
a.
meningkatkan kesejahteraan
b.
mencari keuntungan dari negara lain
c.
mendapatkan bantuan dana dari negara lain
d.
mengetahui rahasia negara lain
13. Negara tetangga Indonesia yang kaya dengan sumber minyak dan terletak
di sebelah utara Pulau Kalimantan adalah . . . .
a.
Malaysia
c.
Brunei Darussalam
b.
Singapura
d.
Filipina
14. Utusan negara Singapura yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok
adalah . . . .
a.
Tun Abdul Razak
c.
Thanat Khoman
b.
Narsico R.Rawos
d.
S. Rajaratnam
15. Di bawah ini yang
bukan
sekaligus jabatan Sultan Brunei adalah . . . .
a.
kepala negara
c.
menteri pertahanan
b.
kepala pemerintahan
d.
menteri perhubungan
16. Negara yang terletak di barat lautan Pasifik dan kira-kira 100 kilometer
dari Benua Asia adalah negara . . . .
a.
Malaysia
c.
Filipina
b.
Singapura
d.
Brunei Darussalam
17. Kepala negara dan kepala pemerintahan Filipina adalah . . . .
a.
presiden
c.
sultan
b.
raja
d.
perdana menteri
Evaluasi Akhir Tahun
77
18. Thailand adalah negara kerajaan yang menganut sistem pemerintahan
. . . .
a.
presidensiil
b.
parlementer
c.
presidensiil dan parlementer
d.
republik
19. Negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan sebuah negara tanpa pantai
adalah . . . .
a.
Laos
c.
Kamboja
b.
Myanmar
d.
Thailand
20. Negara yang masuk kawasan Asia Tenggara dan dulunya dikenal dengan
nama Burma adalah . . . .
a.
Myanmar
c.
Kamboja
b.
Laos
d.
Malaysia
21. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara disebut . . . .
a.
kerja sama bilateral
b.
kerja sama multilateral
c.
kerja sama regional
d.
kerja sama internasional
22. Salah satu contoh kerja sama bilateral adalah . . . .
a.
kerja sama Indonesia dengan UNICEF
b.
kesepahaman politeknik Batam dan Nanyang Polytechnic
c.
OPEC
d.
MEE
23. Organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kestabilan,
keamanan, dan kemakmuran bersama bangsa-bangsa di wilayah Asia
Tenggara adalah . . . .
a.
PBB
c.
OKI
b.
ASEAN
d.
OPEC
24. Bentuk kerja sama antarnegara ASEAN dalam rangka membentuk
perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara adalah . . . .
a.
AFTA
c.
APEC
b.
NAFTA
d.
OPEC
25. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi negara-negara Asia Pasifik adalah
. . . .
a.
APEC
c.
AFTA
b.
OPEC
d.
OKI
78
Pendidikan Kewarganegaraan 6
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat
dan benar!
1.
Sebutkan tiga saja nilai juang dari para tokoh bangsa yang terjadi pada
masa perjuangan bangsa!
2.
Bagaimana urutan proses pemilihan presiden dan wakil presiden?
3.
Berikan tiga contoh perilaku yang mencerminkan nilai menghargai orang
lain dalam kehidupan sehari-hari!
4.
Siapa yang dimaksud dengan pemerintah daerah?
5.
Sebutkan lima negara-negara tetangga Indonesia di wilayah Asia
Tenggara!
6.
Indonesia terlibat aktif dalam berbagai bentuk kerja sama dengan negara-
negara lain. Berikan tiga contoh kerja sama Indonesia dengan Brunei
Darussalam!
7.
Dapatkah bangsa Indonesia berdiri tanpa bantuan dari negara lain?
Jelaskan secara singkat!
8.
Berikan contoh kerja sama antara satu negara dengan organisasi
internasional atau perusahaan internasional!
9.
Jelaskan yang dimaksud kerja sama multilateral!
10. Sebutkan peran serta Indonesia dalam dunia internasional!
Kunci
79
GG
GG
G
losarium
Agreement
.
Persetujuan, kesepakatan.
Area.
Wilayah, daerah.
Asas.
Dasar, prinsip, fundamen.
Diplomat.
Orang yang bekerja di bidang diplomatik.
Diplomatik.
Hal yang berkaitan dengan hubungan internasional.
Ekspor.
Pengiriman barang ke luar negeri.
Eksekutif.
Kekuasaan menjalankan undang-undang.
Impor.
Memasukkan barang dari luar negeri.
Internasional.
Dunia, mondial.
Internasionalisme.
Paham yang mementingkan dunia keseluruhan.
Investasi.
Penanaman modal.
Junta.
Kepemimpinan kaitannya dengan militer.
Kawasan.
Daerah, region.
Komisi.
Badan khusus dengan tugas tertentu.
Komoditi.
Barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Konstitusi.
Hukum dasar, Undang-Undang Dasar.
Konsul.
Kepala perwakilan konsuler.
Konsuler.
Hal yang berkaitan dengan hubungan dagang.
Kudeta.
Pengambilalihan kekuasaan dengan kekerasan.
Legislatif.
Kekuasaan membentuk undang-undang.
Masa reses.
Masa istirahat dari kegiatan bersidang.
Memorandum of Understanding (MoU).
Nota kesepahaman antara dua pihak
atau dua negara.
Mufakat.
Sepakat, suara bulat.
Mukadimah.
Pembukaan,
preambule.
Musyawarah.
Pembicaraan bersama, rapat.
Nilai-nilai 45.
Nilai-nilai juang yang berasal dari masa perjuangan tahun 1945.
Non Blok.
Tidak terlibat dengan blok kekuatan.
Pamrih.
Ada kepentingan, ada maksud.
Pengadilan.
Lembaga peradilan.
Peradilan.
Tugas yang dilakukan pengadilan.
Perdana Menteri.
Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer.
Presiden.
Kepala negara dalam bentuk republik.
Presidensiil.
Sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Prinsip.
Dasar, asas.
Region.
Wilayah tertentu.
Raja.
Sebutan kepala negara kerajaan.
Republik.
Bentuk negara yang dipimpin oleh presiden.
Rezim.
Penguasa.
Sila.
Dasar, asas, prinsip.
Sosialisme.
Paham yang mengutamakan kepentingan bersama.
Subjek hukum.
Pelaku hubungan dalam hukum.
Sultan.
Sebutan kepala negara kesultanan.
Yudikatif .
Kekuasaan mengawasi jalannya undang-undang.
Yang Dipertuan Agong.
Sebutan kepala negara Malaysia.
Glosarium
79
80
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Cholisin. 2003.
Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Yogyakarta: Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
Hassan Suryono. 2005.
Pancasila Progresif
. Surakarta: UPT MKU UNS
Bekerja Sama dengan Cakra Solo.
Ignas Kleden. 2004.
Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan
.
Magelang: Indonesiatera.
Jimly Assidiqie. 2004.
Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945.
Yogyakarta: FH UII Press.
Kaelan. 2003.
Pendidikan Pancasila
. Yogyakarta: Paradigma.
Widjaja, HAW. 2005.
Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia
. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Winarno dan Sri Haryati. 2005.
Pendidikan Pancasila
. Surakarta: UPT
MKU UNS Bekerja Sama dengan Cakra Solo.
Winarno. 2007.
Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta:
Bumi Aksara.
Undang-Undang Dasar 1945
dan Amandemen.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR,
DPD, dan DPRD.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.
D
aftar
P
ustaka
Kunci
81
Kunci Jawaban
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Bab 1.
Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila
A. Pilihan Ganda
1. a
3. d
5. c
7. a
9. b
B. Uraian
1. Dalam sidang BPUPKI I
3. Karena terjadi pada masa perjuangan bangsa.
5. Tidak memaksakan pendapat dalam suatu rapat, bersedia menerima pendapat
teman.
Bab 2. Sistem Pemerintahan Indonesia
A. Pilihan Ganda
1.b3.c5.d7.b9.b11.a13.b15.c
B. Uraian
1. Indonesia hanya terdiri atas satu negara dengan satu pemerintahan yang mengatur seluruh
penyelenggaraan pemerintahan.
3. a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar atas usul DPR.
5. a. Pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI.
b. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
c. Menyatakan perjanjian dengan negara lain.
d. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain.
Bab 3.
Peranan Indonesia di
Asia Tenggara
A. Pilihan Ganda
1. a
3. b
5. b
7. d
9. d
11. d
13. a
15. a
17. a
19.b
B. Uraian
1. Suatu bangsa tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan bangsa lain, untuk
memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan rasa aman
di wilayah tersebut.
3. a. Indonesia membantu proses perdamaian di Kamboja dengan penyelenggaraan
Jakarta Informal Metting
(JIM).
b. Indonesia ikut mengirim pasukan perdamaian.
5. a. Penyelesaian masalah TKI yang bekerja di Malaysia.
b. Pertukaran Juru Penerangan, Kelompencapir, Titian Muhibah
82
Pendidikan Kewarganegaraan 6
Bab 4. Politik Luar Negeri Indonesia
A. Pilihan Ganda
1. c
3. c
5. d
7. d
9. d
11. a
13.c
15.c
B. Uraian
1. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-
kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur. Aktif diartikan
Indonesia tidak tinggal diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional
dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.
3. a. Persamaan derajat
b. Saling menghormati
c. Saling menguntungkan
d. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
5. a. Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak hanya Amerika, tetapi
juga Eropa Barat, Jepang, Korea, serta Cina.
b. Masalah penentuan garis batas antara Indonesia dengan negara tetangga.
c. Terorisme, pencucian uang, illegal logging.
Evaluasi Akhir Tahun
A. Pilihan Ganda
1. d
5. c
9. d
13. c
17. a
21. a
25. b
3. a
7. c
11. d
15. d
19. a
23. b
B. Uraian
1. Musyawarah, menghargai pendapat, tanpa pamrih.
3. Tidak suka menghina orang lain, mau menerima pendapat orang lain dalam
musyawarah, menerima teman yang berbeda suku, golongan, atau agama.
5. Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam.
7. Tidak dapat, karena untuk memenuhi semua kebutuhannya suatu bangsa
membutuhkan kerja sama atau bantuan dari bangsa lain.
9. Kerja sama antar lebih dari dua negara.
Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah
dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang
Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam
proses pembelajaran.
Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Rp 5.362,-
ISBN 978-979-068-082-1 ( no. jilid lengkap )
ISBN 978-979-068-096-8